Beranda

MATERI UJIAN PPAT 2 – HUKUM PERTANAHAN

Latar Belakang Lahirnya UUCK :

1. lambatnya pertumbuhan lapangan kerja
2. perijinan usaha dipersingkat -> kemudahan berusaha (ease of doing business) agar investor membuat lapangan kerja
3. perlunya penyesuaian perlindungan pemberdayaan UMKM & peningkatan investasi
4. butuh klaster tanah yang luas
5. produk investor dieksport untuk peningkatan devisa
6. adanya pro kontra investor asing terkait SDA
7. perlunya penyesuaian agraria untuk memfasilitasi tujuan adanya UUCK
8. tetap harus mengundang investor asing karena modal negeri terbatas

KONTRA KLASTER TANAH PADA UUCK

1. tidak bisa merujuk UUPA
2. tujuan UUPA tanah untuk rakyat, sedang UUCK tanah untuk investor asing
3. pengelolaan tanah diambil dari RUU Pertanahan tanpa draft akademik
4. pemerintah mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan

REKOMENDASI AKADEMISI AGRARIA UNTUK UUCK

1. perbaikan klaster pertanahan secara materiil
2. perhatikan asas, tujuan dan norma UUPA. misal HGU di UUCK seharusnya sama dengan UUPA
3. pembaharuan klaster memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan keadilan

SUBSTANSI HUKUM TANAH (KLASTER PERTANAHAN) PADA UUCK

1. sektor pertanahan -> BAB VIII Bag 4 Pasal 125-147
2. klaster pertanahan :
   • PP 18/2021 : HPL, hak atas tanah sarusun, pendaftaran tanah
   • PP 19/2021 : penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum.
   • PP 20/2021 : kawasan dan tanah terlantar
   • PP 21/2021 : penyelenggaraan tata ruang
   • PP 64/2021 : bank tanah

SUBSTANSI BARU PADA KLASTER PERTANAHAN UUCK

1. PP 18/2021 : memperkuat kedudukan HPL, perluasan hak tas tanah, hak WNA untuk memiliki rumah/apartment, percepatan pembuatan sertipikat tanah & pengadaan tanah
2. muncul kebijakan pembuatan akta PPAT secara elektronik, pendaftaran tanah & pelayanan administrasi pertanahan elektronik
3. pengembangan substansi hukum agraria
4. PP 18-20-21, mengembangkan & merevitalisasi substansi hukum agraris
5. pengadaan tanah dengan membentuk bank tanah

DAMPAK POSITIF UUCK

1. pembaharuan hukum tanah nasional, memperjelas hak pengelolaan dll
2. HPL 1965-2004 pasang surut, 2021 ada kepastian hukum, HPL adalah hak menguasai negara yang kewenanagaan pengelolaannya dilimpahkan pada pemegang HPL
3. menegaskan ruang lingkup tanah negara, tanah reklamasi, percepatan pendaftaran tanah, penertiban administrasi tanah, penggunaan dok elektronik, perubahan hak dan penyelesaian alat bukti lama (pasal 136-142 UUCK)
4. perluasan manfaat hak atas tanah, dibawah dan diatas tanah

TUJUAN HPL

1. HPL konsisten sebagai pelimpahan hak menguasai negara dengan tujuan sebsar-besar kemakmuran rakyat
2. HPL memiliki hak keperdaataan untuk mengunakan tanah sesuai usahanya, tapi tujuan utama HPL tetap menyediakan tanah bagi pihak lain yang memerlukan sesai rencana penggunaan tanahpemegang HPL

LATIHAN SOAL 2016

Soal no 4 kluar karena setelah krisis soeharto ingin mengembalikan ekonomi kerakyatan dan HAM

sebabnya : tanahnya musnah

MATERI UJIAN PPAT 4 – PERATURAN JABATAN PPAT

oleh Dr Ely Baharini., S.H., MH

pejabat yang bisa membuat akta otentik tidak semua pejabat tapi adalah pejabat yang telah disumpah dan diangkat oleh negara. pejabat harus dalam daerah kewenangannya, yaotu dalam 1 provinsi (namun dalam prakteknya sesuai SK)

PP 24/2016

bentuk nyatanya : SKCK, surat pernyataan tidak pidana, surat sehat dari RS yang ditunjuk,

PP 24/97 PPAT ada 3

PPAT pengganti : menggantikan yang sedang cuti

PPAT sementara : pejabat pemerintah dan belum ada cukup PPAT

kalau pejabat tersebut jabatannya berhenti / pensiun ma berhenti pula sebagai PPAT sementara, lalu protokolnya beralih ke pengganti PPAT sementara, kalau tidak ada yang menggantikan maka diserahkan kepada kepala kantor pertanahan.

PPAT boleh menolak akta berdasarkan perkaban no 1 tahun 2006 (tapi peraturan inj sudah dicabut

Tambahan Preventif Sengketa : buat pernyataan para pihak bahwa objek tanah tidak sengketa

Pemberhentian sementara PPAT sampai mengajukan pengunduran diri dan mengajukan PPAT ditempat yang baru.

pasal 10 PP 24/1997 : PPAT diberhentikan sementara

LATIHAN SOAL

LATIHAN SOAL

JAWABAN SOAL-SOAL UJIAN PPAT Mata Ujian : Peraturan Jabatan PPAT

(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

SOAL YANG KELUAR DI 2019

Pada ujian saat itu, aku banyak dapat soal tentang PTSL, terus ada juga tentang jangka waktu SKMHT, termasuk aturan SKMHT dalam perjanjian kredit, kurang lebih ada 5 soal kasus (terkait AJB, HGU, HGB, HM, HP dan wilayah kerja PPAT), hitungan PPH dan BPHTB, HT Elektronik, sanksi pelanggaran kode etik, pengawasan PPAT, pemanggilan PPAT yang diduga melanggar kode etik, kewenangan beberapa jabatan dalam SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja), dan lain-lain. Sorry  tidak banyak yang aku ingat.

MATERI UPPAT 1 – ORGANISASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN

peraturan kelembagaan kementerian

1. BPN : Perpres No 48/2020
2. Organisasi dan tata kerja kanwil dan kantah : Permen No 17/2020
3. Kementrian ATR : Perpres No 17/2015 _ Perpres no 47/2020
4. Organisasi dan tata kerja ATR : Permen No 8/2016_Permen 23/2019_Permen 16/2021
5. Lambang Kementrian ATR BPN : Kep menteri ATR BPN 59/kep-5.11/III/2017
6. organisasi kementrian negara : Perpres no 68/2019

Materi 15 Oktober 2022 oleh Dr Ir Tjahjo Arianto, SH., M.Hum

hak adat : tunduk pada hukum adat : hak milik ,hak andarbeni, hak yasan, hak gogolan, pekulen, sanggan, agrarisch eigendom

hak barat : untuk gol eropa : hak eigendom, erfpacht, opstal.

Pejabat Peralihan Hak Masa Penjajahan Belanda

PERALIHAN HAK TANAH MASA PENJAJAHAN BELANDA

Timur Asing/Bumiputra : harus mendapat 2 keputusan hakim PN dengan syarat:

• SK direktur Departemen Dalam negeri Hindia Belanda tentang persamaan kedudukan hak sebagai warga negara belanda.
• melampirkan surat keterangan tanah terdaftar dari kantor kadaster (dibawah departemen kehakiman), dengan lampiran gambar ukurnya.

PERALIHAN HAK TANAH MASA PENJAJAHAN JEPANG

masih sama dengan belanda, perubahan hanya kadastral dienst menjadi jawatan pendaftaran tanah dibawah departemen kehakiman

PERALIHAN HAK TANAH MASA KEMERDEKAAN

Awalnya masih dilakukan pendaftaran tanah orang eropa oleh jawatan pendaftaran tanah oleh kementrian kehakiman.

lalu muncul :

• PERPRES 16/48 : pembentukan panitia agraria yogyakarta
• KEPRES 132/53 : jabatan menteri agraria
• KEPRES 55/55 : membentuk kementrian agraria
• KEPRES 190/57 : jawatan pendaftaran tanah berubah ke kementrian agraria
• UU 7/58 : peralihan tugas dan wewenang agraria dari kementrian dalam negeri ke kementrian agraria

PERATURAN UNTUK PRIBUMI :

• Permen Agraria 9/59 : tata kerja pendaftaran hak-hak atas tanah
• Permen Agraria 10/59 : tanda-tanda batas tanah milik
• Permen Agraria 13/59 : tata kerja mengenai pengukuran dan pembuatan pera-peta pendaftaran

LEMBAGA SEBELUM UUPA

• Bali : tanah subak oleh pengurus subak
• Lingga : oleh sultan sulaeman
• Medan : tanah dengan hak grant oleh korapraja
• Yogya : peraturan sultan Jogja dalam Rijksblad kasultanan 13/26
• Surakarta : peraturan sunan solo dalam Rijksblad Kasunanan 14/38

LEMBAGA SETELAH UUPA

• sistem pendaftaran tanah Regristation of deed berubah jadi regristration of tittle
• PP 10/61 : bagi waris dengan akta PPAT
• Menteri agraria : land reform + land use (tata bumi pertanian masuk ke kemenrtrian agraria
• 1962 : kemnetrian agraria berubah kementrian pertanian dan agraria
• 1965 : kementrian agraria berpisah dari kementrian pertanian
• 1968 : kementrian agraria masuk ke Departemen Dalam Negeri bernama Dirjen Agraria
• 1988 : Dirjen Agraria pisah dari Departemen Dalam Ngeri menjadi BPN dengan Kepres 26/1988
• BPN tanggung jawab langsung ke presiden
• CATUR TERTIB PERTANAHAN :
  • – Tertib Huk Pertanahan
  • – Tertib Administrasi Pertanahan
  • – Tertib Penggunaan Tanah & Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup
• PP 24/97 : bagi waris akta boleh bawah tangan /notariil

FUNGSI BPN

• Merumuskan kebijakan & perencanaan : penguasaan & penggunaan tanah serta pengatiran pemilikan tanah sesuai fungsi sosial UUPA
• mengukur + memetakan + mendaftarkan tanah
• mengurus hak tanah untuk tertib adminsitrasi
• penelitian + pengembangan pertanahan, pelatian + pendidikan tenaga admin tanah

1993 : menjadi Menteri Agraria / Kepala BPN daitur dalam Kepres 95/2000 : mencabut Kepres 26/1998 berikut Perubahan Kepres 154/99

SUSUNAN ORGANISASI BPN

1. Kepala
2. wakil Kepala
3. Sekre Utama
4. Deputi Bid kajian & huk pertanahan
5. Deputi Bid informasi pertanahan
6. Deputi Bid tata laksana pertanahan
7. Deputi Bid pengendalian pertanahan & pemberdayaan masyarakat
8. Inspektorat utama

BPN JAMAN GUSDUR

->

BPN JAMAN SBY

PRESPRES 10/2006 : BPN (pasal 2), BPN tidak diotonomikan (mengerjakan biang pertanahan secara nasional, regionaldan sektoral)

Peraturan Kepala BPN 1/2006 pasal 54, perubahan mendasar bagi PPAT, tadinya PPAT boleh membuat akta dengan perhitungan tanah kira-kira (+-) maka sekarang obyeknya harus pasti.

Surveyor berlisensi : pejabat pembuat akta ukur yang disumpah dan diangkat BPN

PROGRAM REFORMA AGRARIA : baru sebatas tanah pertanian

PROGRAM STRATEGIS BPN

• reforma agraria
• penertiban tanah terlantar
• pendaftaran tanah
• penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan
• larasita : singkatan dari

TIDAK ADA TANAH MILIK NEGARA (negara hanya menguasai dan mengatur ) ADANYA TANAH MILIK PEMERINTAH PUSAT (adminnya kementrian) TANAH MILIH PEMERINTAH DAERAH (pemkot).

pendaftaran tanah prona : masyarakat miskin hanya 1 bidang tanah per orang

pendaftaran PTSL : gratis seluruh bidang tanah didaftar semua yang belum terdaftar & yang sudah terdaftar dicek kembali, khusus perorangan, bila badan hukum harus bayar.

MATERI UJIAN PPAT 3 – PENDAFTARAN TANAH

oleh Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, SH, MH

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 adalah garis yang memberikan kewenangan kepada Negara untuk mengelola tanah.

untuk mengakhiri sistem dualisme dalam pertanahan diperlukan UUPA

PRINSIP DASAR UUPA ada 8

1. asas kenasionalan : Pasal 1 Jo Pasal 9 (1) UUPA
2. asas hak menguasai negara dan penghapusan pernyataan domain : Pasal 2 UUPA
3. asas pengakuan hak ulayat Pasal 3 UUPA dan Pengakuan Hukum Adat sebagai dasar hukum agraria nasional Pasal 5 UUPA
4. asas fungsi sosial hak atas tanah : Pasal 6 UUPA
5. asas WNI saja yang dapat HM : Pasal 9 Jo Pasal 21 (1) UUPA
6. asas persamaan laki2 dan wanita : Pasal 9 (2) UUPA
7. asas agraria reform dan land reform : Pasal 7, 10, 17 UUPA
8. asas perencanaan atas tanah : Pasal 14 UUPA

hukum adat merupakan sumber utama pembangunan hukum tanah nasional.

prinsip komunalistik religious pada pasal 1 ayat 2 UUPA,. kekayaan alam bumi air dan udara

reforma agraria merupakan hal yang utama dan mengatasi masalah tanag dan sumber daya ala,

land reform kegiatan penataan kembali secata berkelanjutan berkesinambungan dan teratur untuk kepemilikan tanah termasuk tanah pertanian.

objek land reform tidak hanya tanah tapi juga sumber daya alam lain.

5 PROGRAM AGRARIA REFORM

1. Pembuatan UUPA
2. Penghapusan hak asing dan konsepsi kolonial atas tanah
3. mengakhiri penghisapan feodal secara bertahap
4. perombakan pemilikan dan penguasaan tanah dan hubungan hukum yang kaitanya dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan
5. perencanaan persediaan tanah

FASE PENDAFTARAN TANAH

1. fase sebelum UUPA : overschriving Ordonanntie untuk tanah hak barat, Permen Agraria 9/1959 untuk tanah milik adat dan Peraturan Pendaftaran tanah yang diterbitkan swapraja untuk tanah-tanah kesultanan
2. fase setelah UUPA :
   • pasal 19 ayat 1 untuk menjamin kepastian hukum pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI menurut ketentuan dalam PP,
   • pada pasal 19 ayat 2 pendaftaran terdiri dari :
     • pengukuran, pemetaan, pembukuan
     • pendaftaran & peralihan hak
     • pemberian surat tanda bukti sebagai alat pembuktian yang kuat
   • pasal 19 ayat 3 : pendaftaran tanah dilakukan mengingat negara & masyarakat, sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut Menteri Agraria
   • pasal 19 ayat 4 : peraturan pemerintah tentang biaya dengan ketentuan rakyat yang tidak mampu bebas biaya
3. Pendaftaran tanah PP 10/1961 : belum maksimal proses pendaftaran tanah di Indonesia
4. PP 24/1997 ttg pendaftaran tanah : untuk menjawab seluruh permasalahan di PP 10/1961, jadi pasal pada PP 10/1961 tetap berlaku sepanjang tidak dirubah/bertentangan dengan PP 24/97
5. Permen 3/1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24/1997
6. Permen ATR/BPN 8/2012 ttg perubahan permen 3/97
7. Permen ATR/BPN 7/2019 ttg perubahan ke 2 permen 3/97
8. Permen ATR/BPN 16/2021 ttg perubahan ke 3 permen 3/97

PENDAFTARAN TANAH

rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar

pahami beberapa definisi yang ada pada PP 24/1997 :

DATA FISIK : kegiatan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah & rumah susun yang didaftar termasuk keterangan bangunan / bag bangunan diatasnya

DATA YURUDIS : keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun didaftar, pemegang haknya & haklainnya serta beban-beban lain

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah : Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang sudah dibukukan dan disajikan.

Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali : kegiatan mendaftar pertama kali obyek tanah yang belum didaftarkan menurut PP 10/61 & PP 24/97

Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah : kegiatan mendaftar untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis yang sudah dibukukan dan disajikan dengan perubahan yang terjadi

ASAS PENDAFTARAN TANAH :

TUJUAN PENDAFTARAN TANAH PP 24/1997

OBJEK PENDAFATARAN TANAH

PENYELENGGARA : BPN

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH : Kepala Kantor Pertanahan

SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH :

• Sistem publikasi positif : negara menjamin semua data pertanahan
• Sistem publikasi negatif : negara tidak menjamin semua data pertanahan

pada Indonesia sistem publikasi negatif yang mengandung unsur-unsur positif

nemo plus juris : seseorang tidak dapat memberikan atau memindahkan hak melebihi apa yang sendiri yang dia punyai.

pahami UU Cipta kerja, UUPA, PP 24/1997, PP 19/2021 dan PP 21/2021.

by Dr Pieter Latumeten, S.H.,M.H – Notaris PPAT & Dosen UI

Kode Etik Material : diatur dengan peraturan perkumpulan profesi

Sence of Etik : etika tidak tertulis, moral masyarakat

Majelis Kehormatan Pusat daan Majelis Kehormatan Daerah -> lembaga mandiri dan tidak berpihak untuk memanggil, memeriksa, membina dan memberi sanksi PPAT.

Pengurus Daerah :

• mencatat dalam buku anggota perkumpulan IPPAT di pengda
• pengumuman media perkumpulan
• dilaporkan kepada pembina PPAT (menteri atr/bpn dalam basis data)

JENIS SANKSI

1. teguran
2. peringatan

Perlunya Kode Etik IPPAT :

• kode etik PPAT : kaidah moral yang telah dibukukan
• standar dalam penggunaan keahlian PPAT
• menjaga & memelihara kepercayaan negara & masyarakat
• agar PPAT menjunjung tinggi keluhuran martabat dan tugas jabatan PPAT

kalau bikin akta sesuai protab dan data formil.

dokumen yang jadi dasar pendaftaran tanah adalah selain akta PPAT ada catatan BPN lain.

PPAT IDEAL

1. taat peraturan jabatan PPAT
2. taat kode etik PPAT
3. loyal ke perkumpulan IPPAT
4. profesional -> memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian
5. tanggung jawab hukum kepada klien, organisasi IPPAT, masyarakat dan negara.

IPPAT -> organisasi khusus PPAT sejak 24-9-1987

landasan hukum

• KepMen Kehakiman 13-4-1989 No C2-3281.ht.01.03.Th.89
• Berita Negara 55/11 Juli 1989 Tambahan No 32
• Akta 32/27 Maret2017 dengan Keputusan Menkumham AHU-000183.AH.01.08 Tahun 2001
• Akta No 3 Tanggal 7.9.2021 dengan Kep Men Kehakiman 10-9-2021 No AHU-001258.AH.01.08.Tahun 2021

Ketua Umum : Dr Hapendi Harapan, S.H., SpN

Sekretaris Umum : Otty Hari Chandra Ubayani, SH, Sp.N, M.H.

CONTOH SOAL

Mengacu PP 34 / 2016

PPH FINAL Terutang : apabila terjadi peralihan hak atas tanah melalui jual, beli, hibah, waris, lelang

Besarnya PPh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

1. 2,5%
2. …
3. 3…

Dasar Pengenaan Pajak mengacu pada Pasal 2 ayat 2 PP 34/2016

1. nilainya berdasarkan keputusan bapenda
2. nilai menurut risalah lelang
3. nilai yang seharusnya diterima bila pengalihan hak melalui jual beli dengan hubungan istimewa (dari ortu ke anak). hibah dan waris ini mengacunya ke harga pasar bukan NJOP
4. nilai sesungguhnya diterima bila jual beli tidak dipengaruhi hubungan istimewa

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau bangunan (pasal 2 ayat 3 PP 34/2016

1. nilai yang sesungguhnya diterima
2. 2….

Kapan Saat Pajak Terutang?

1. orang / pribadi yang menerima penghasilan dari pengalihan hak atas tanah, wajib menyetor sendiri PPh ke bank / pos SEBELUM ttd Akta/keputusan/kesepakatan/risalah lelang (Pasal 2 ayat 1 PP 34/2016)
2. Pejabat hanya bisa menandatangani akta bila pajak telah terbayar (Pasal 3 ayat 5 PP 34/2016). tidak boleh ttd akta dulu baru dinomerin aktanya.

SANKSI Terhadap Pelanggaran

1. bentuk teguran / tindakan teggas berupa penyanderaan / gizeling kepada wajib pajak yang nakal
2. penyanderaan dilakukan selama 6 bulan dan diperpanjang paling lama 6 bulan
3. tahun 2015-2017 : 117 wajib pajal disandera oleh Dirjen Pajak
4. biasanya wajib pajak yang utang pajaknya min 100jt

Pelunasan Pajak Penghasilan Yang terhutang atas penghasilan dari perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan penyetoran sendiri oleh orang pribadi / badan yang merupakan pihak pembeli dan namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum atas perjanjian pengikatan jual beli tersebut (pasal 5 ayat 1 PP 34/2016)

Penjual hanya bisa ttd bila kewajiban pajak telah terpenuhi dengan adanya bukti setor pajak.

BPHTB

dulu diatur dalam UU, kemudian telah diatir 28/2009 sekarang menjadi pajak & restribusi daerah

obyeknya : perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

PEMINDAHAN HAK :

• jual beli, tukar menukar, Hibah, Hibah wasiat, waris, pemasukan dalam Perseroan, Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan, Penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah.

PEMBERIAN HAK BARU :

• Kelanjutan pemberian hak diluar pelepasan hak

OBJEK YANG TIDAK KENA BPHTB :

• Perwakilan diplomatik (asas timbal balik)
• Negara untuk kepentingan umum
• wakaf
• Badan/perwakilan organisasi internasional
• Orang pribadi/badan karena konversi hak/perbuatan hukum lain tanpa perubahan nama
• untuk ibadah

SUBJEK & WAJIB PAJAK :

BESAR & TARIF :

• NJOPTKP : 60jt, untuk waris NJOPTKP 300jt
• tarif : 5%

Saat terutangnya pajak BPTB adalah saat ditandatanganinya akta. jadi harus bayar dulu baru ttd akta.

pasal 30 ayat 1 perda : 7,5juta per akta, bila ttd akta dulu baru bayar pajak

pasal 30 ayat 2 UU PERDA : 250ribu bila tidak melaporkan setiap pembuatan akta kepada pejabat yang ditunjuk yaitu kepala daerah maksimal tanggal 10 bulan berikutnya

Prinsip-prinsip Dalam Etika Profesi

1. Prinsip tanggung jawab : kesadaran atas seluruh tingkah laku & perbuatan, menyelesaikan kewajiban dengan hasil yang baik
2. Prinsip Keadilan : tidak boleh bertindak sewenang-wenang, masyarakat mendapatkan haknya, mencegah adanya diskriminatif maupun penyalahgunaan wewenang dari pengemban profesi.
3. Prinsip Integritas Moral : kualitas kejujuran dalam pelaksanaan tugas profesi, menjaga martabat dan keluhuran, menjadi barometer terhadap performance lembaga profesi tersebut.

Tujuan Etika Profesi

1. sebagai norma atau asas sebagai landasan tingkah laku sehari-hari
2. dirumuskan secara tertulis sebagai pedoman tingkah laku moral yang dijalankan oleh anggotanya

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. untuk patuh maka harus ada sanksi
2. mengatur hal yang harus dilakukan dan larangan, maka sanksi harus tegas
3. untuk meningkatkan kepatuhan anggotanya

Jenis Sanksi di kode etik profesi :

1. Ringan
2. Sedang
3. Berat

harus diatur secara tegas berdasarkan bentuk kesalahan anggotanya

pemberian sanksi harus dilakukanmelalui proses pemeriksaan tim kode etik berdasarkan bukti yang kuat dan adil.